LUWU TIMUR - Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian guna mengevaluasi efektivitas kinerja penyuluh pertanian di tingkat desa, di ruang Komisi II DPRD, Selasa (17/6/2025).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Firman Udding, menyoroti krusialnya peran tenaga penyuluh dalam mendukung keberhasilan program nasional ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tapi menyangkut kemandirian, kesejahteraan petani, dan posisi strategis Indonesia di sektor pangan global. Luwu Timur memiliki potensi besar untuk turut mewujudkan cita-cita tersebut,” kata Firman.
Firman juga mengingatkan pernyataan dukungan dari Menteri Pertanian RI saat menghadiri peringatan HUT Kabupaten Luwu Timur baru-baru ini. Saat itu, Menteri menyampaikan dukungan langsung terhadap program cetak sawah 700 hektare serta rencana ekspansi lahan pertanian hingga 10.000 hektare.
Namun, menurut Firman, program ambisius itu bisa terhambat bila masalah kekurangan penyuluh tidak segera diatasi.
“Saat ini masih ada banyak desa dan kelurahan yang belum memiliki penyuluh tetap. Dari total 125 desa dan 3 kelurahan, kekosongan ini sangat mengkhawatirkan. Pemkab harus segera mengambil langkah cepat sebelum kewenangan penuh penyuluh berpindah ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Firman juga menekankan pentingnya penempatan penyuluh yang mempertimbangkan domisili atau kedekatan tempat tinggal, agar pendampingan kepada petani bisa lebih optimal.
“Menteri sudah sampaikan agar penyuluh tidak ditempatkan jauh dari domisili mereka. Logikanya sederhana, kalau dekat, mereka bisa lebih intensif mendampingi petani, lebih paham kondisi wilayah, dan lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Firman menegaskan bahwa penyuluh adalah ujung tombak keberhasilan pertanian di daerah.
“Mereka adalah garda terdepan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong kesejahteraan petani. Maka penguatan SDM penyuluh ini adalah langkah mendesak yang tidak bisa ditunda,” tutup Firman.
Melalui forum ini, Komisi II berharap pemerintah daerah dapat segera merespons kebutuhan penguatan sektor penyuluhan guna memastikan target-target ketahanan pangan nasional bisa terwujud dari daerah, khususnya Luwu Timur.
